Menilai Investasi

Bank Dunia menilai investasi infrastruktur Indonesia masih terlalu cekak. Bahkan, investasi pada infrastruktur publik turun dramatis setelah krisis hingga mencapai 1 persen dari PDB pada 2000. Saat ini, total investasi infrastruktur publik, termasuk BUMN dan swasta, mencapai 3,4 persen dari PDB. Jumlah itu masih jauh dari tingkat investasi sebelum dihantam krisis yang pernah berada di kisaran 5-6 persen PDB.

Country Director Bank Dunia untuk Indonesia Andrew Steer mengatakan peningkatan investasi infrastruktur memerlukan sedikitnya 2 persen dari PDB atau 6 miliar dolar AS per tahun. “Jumlah itu mampu mengembalikan tingkat investasi pada masa sebelum krisis, meski tetap tak akan mampu menggantikan dekade yang hilang sejak krisis,” ujar Andrew dalam presentasi Kajian Pengeluaran Publik Indonesia di Jakarta.

Investasi infrastruktur Indonesia juga masih kalah jauh dibanding negara lain di kawasan regional. Indonesia berada di urutan paling bawah dalam pelayanan terhadap akses air bersih, listrik, dan sanitasi. Saat ini, hanya 40 persen dari penduduk memiliki akses terhadap air PDAM. Lantas sepertiga penduduk Indonesia atau lebih dari 70 juta orang tidak memiliki akses jaringan listrik.Bank Dunia menemukan beberapa penyebab mandeknya investasi infrastruktur publik. Pertama, intensitas modal yang sedikit, meskipun kebutuhan modal sektor infrastruktur cenderung besar. Kedua, kehati-hatian sektor swasta. Ketiga, desentralisasi yang berujung pengalokasian dana cukup besar pada belanja administrasi pemerintahan, sehingga mengabaikan sektor infrastruktur.
Keempat, proses yang mengakibatkan anggaran infrastruktur baru dijalankan pada semester kedua. Sekjen Departemen Keuangan Mulia P Nasution mengatakan investasi infrastruktur tidak bisa sepenuhnya dilakukan pemerintah. Menurut dia, peran swasta dalam investasi infrastruktur sangat dibutuhkan. “Mulai 2006, pemerintah menganggarkan Rp 2 triliun untuk investasi infrastruktur. Nanti, diharapkan swasta ikut dengan investasi yang lebih berlipat,” ujar Mulia. Menko Perekonomian Boediono menilai salah satu hambatan belanja modal adalah berlarutnya pembahasan di DPR. Pemerintah dan parlemen dinilai perlu menata ulang hubungan di bidang anggaran.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s