Yusril Tak Siap, Rapat PP 37 Batal

KESERIUSAN pemerintah untuk merevisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 37 tahun 2006 tentang Protokoler dan Kedudukan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD layak dipertanyakan. Rapat finalisasi pembahasan PP baru pengganti PP 37/2006 yang diagendakan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono kemarin batal digelar.

aduhh kok ada sih kata gagal dalam rapat itu kan bukan rapat anak anak atao rapat mahasiswa mengurusi organisasai mereka, ini membahas soal rapelan itu. loh yang harus rapat kan petinggi negara dan semua DPR yang demo itu yang gak mau kalo PP 37/2006 di refisi. ada lagi dari DPR yang komentar(” Mereka yang buat PP 37 dan mereka yang membatalkan kami hanya korban”) lah kalo DPR gak mau di sebut korban ya kembalikan saja uangnya dan gak usah demo demo lah. selesaikan tak akan ada di sebut korban. ada lagi yg nuntut mana UU dalam pembatalan itu. aduhh pusing deh dengan komentar kayak anak kecil gitu, ya kalo mau UU kan bisa aja di buat saat itu dan PP itu juga baru di buat kok minta UU pembatalan. Pembatalan itu kan karena tidak sesuai dengan Kondisi negara dan benca yang kita hadapi sekarang, loh katanya wakil rakyat kok menyakiti rakyat jadi kelihatan jelas maksud di balik itu semua adalah uang. lagian pendapatan DPR kan sudah banyak tunjangan sana sini udah lebih dari cukup. baru tau selama ini ternya talam otak mereka itu hanya uang.pantas aja pas perebutan kursi semua mau saling menjatuhkan ya padahal kerjaan banyak. logikanya kan kalo banyak kerja nya orang akan malas untuk ambil tanggung jawab, ini kerjaan gak di kerjakan malah uangnya habis di makan.
Ratas PP 37/2006 seharusnya dihadiri oleh Mensesneg Yusril Ihza Mahendra, Menkeu Sri Mulyani, dan Mendagri Moh. Ma’ruf. Sri Mulyani dan Ma’ruf sejak pukul 10.00 sudah hadir di Kantor Presiden dan mengikuti rapat kabinet paripurna. Pada pukul 14.00 Mendagri keluar dari istana, tanpa sepengetahuan wartawan. Sedangkan Yusril yang kantornya bersebelahan dengan Istana Presiden malah tidak muncul sama sekali.
Puluhan wartawan yang berada di istana presiden bertanya-tanya tentang nasib ratas PP 37 tersebut. Juru Bicara Kepresidenan Andi Alfian Mallarangeng akhirnya memastikan kalau ratas PP 37/2006 dan RUU Kementerian Negara ditunda. ”Karena Pak Yusril masih menyelesaikannya,” kata Andi.

Menkeu Sri Mulyani saat ditanya soal batalnya ratas PP 37/2006 juga melempar ke Yusril. ”Kok tanya saya. Tanya Pak Yusril saja,” kata Sri Mulyani. mmmmm gimana ini. benar benar kayak anak anak kadang kita mengajarkan untuk tanggung jawab tapi loh ternyata gak ada bedanya, ya udah mending gak usah omong apa apa.
Ketidaksiapan Yusril ini kabarnya membuat SBY kecewa. Sebab, PP tersebut sangat dinantikan oleh ribuan anggota DPRD se-Indonesia, yang nasibnya bergantung poada PP yang baru nanti. Tentu saja SBY tidak menginginkan demo besar-besaran anggota DPRD se-Indonesia yang terjadi Senin lalu terulang lagi. Menurut Andi, dalam 1-2 hari ratas tentang PP 37/2006 akan digelar. ”Untuk PP 37 akan kita jadwalkan ulang secepatnya,” katanya. Sebelumnya Yusril pernah mengemukakan kesulitannya membuat bahasa hukum yang bisa mengakomodir instruksi presiden agar rapelan tunjangan komunikasi intensif anggota DPRD dikembalikan. Yusril tidak ingin PP baru pengganti PP 37/2006 menimbulkan polemik baru. ”Saya sedang mencari formulasi yang tepat agar secara hukum tidak menimbulkan masalah baru,” kata Yusril Senin lalu. Dukungan terhadap revisi PP 37/2006 yang dilakukan pemerintah sebenarnya terus mengalir. Pimpinan Pusat Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama (PP IPNU) meminta agar presiden tetap pada melakukan revisi, meski banyak anggota DPRD yang menolak.

”Saya kira revisi tetap jalan terus. Meski demikian, anggota DPRD jangan dikambing hitamkan terus menerus. Namun menyangkut uang rapelan itu juga harus dikembalikan kepada rakyat,” kata Ketua Umum PP IPNU Idy Muzayyad.
IPNU mengusulkan dana rapelan yang dikembalikan harus fokus penggunanannya. Jangan sampai setelah dikembalikan justru dipakai bancakan karena tidak jelas penggunaannya. ”Kami usul dana rapelan itu dialihkan untuk pendidikan. Sekaligus memenuhi kekurangan 20 persen anggaran pendidikan di masing-masing daerah,” kata Idy. Komentar miring tentang aksi para anggota DPRD ke Jakarta keluar dari Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Hidayat Nurwahid. Dia menuding akibat manuver ADEKSI-ADKASI, banyak anggota DPRD, tak ikut demo, menjadi korban malu. “Semangat yang ditangkap publik adalah semangat memperjuangkan tunjangan untuk kepentingan dirinya sendiri,”
Hidayat juga menyesalkan kedatangan ratusan anggota DPRD Provinsi maupun anggota DPRD Kabupaten/Kota ke Jakarta justru di tengah suasana masyarakat sedang sudah paska bencana banjir. ”Kalau mereka datang ramai-ramai membawa bantuan, saya salut,” tambahnya. Saat ditanya mengenai Ketua PKS Solo yang meminta ADEKSI-ADKASI dibubarkan karena mencemarkan sebagian anggpta DPRD yang tidak berdemo ke Jakarta, Hidayat tidak setuju. “Bukan organisasinya yang salah. Organisasinya baik. Mungkin ada pengurusnya kurang mengerti,” ujarnya.

Bahkan Hidayat Nur Wahid menyarankan meminta uang rapel anggota DPRD sebaiknya disumbangkan untuk korban becana alam banjir yang saat ini terjadi. Langkah ini dinilai sebagai solusi terbaik bagi wakil rakyat di daerah untuk mengembalikan citra DPRD yang sempat ternoda pasca demonstrasi besar-besaran di DPR beberapa hari lalu. Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid menilai kedatangan ratusan anggota DPRD ke DPR RI mencerminkan legislatif di daerah itu hanya mementingkan diri sendiri.

”Kedatangan ratusan anggota DPRD Provinsi maupun Kabupaten/Kota justru ditangkap publik hanya membawa semangat untuk memperjuangkan kepentingan sendiri. Padahal, warga Jakarta masih menderita akibat banjir,“ ujar Hidayat di di Gedung MPR/DPR Jakarta, kemarin, usai pelantikan Pergantian Antar Waktu (PAW) 15 anggota MPR. Lebih lanjut mantan Presiden Partai Keadilan itu mengusulkan agar uang rapel yang diterima anggota DPRD disumbangkan untuk korban bencana alam banjir yang terjadi d Jakarta. Menurut Hidayat, langkah itu dapat mengembalikan citra wakil rakyat di hadapan konstituennya.

“Bagaimanapun di masyarakat sempat ternoda, pasca demonstrasi besar-besaran di DPR beberapa hari lalu. Upaya ini sekaligus menuntaskan polemik tentang perlu tidaknya pengembalian uang rapel anggota DPRD terkait PP 37/2006 yang masih direvisi pemerintah,” cetusnya. Hidayat menambahkan, banyak anggota DPRD yang tidak datang ke Jakarta untuk ikut-ikutan berdemonstrasi. Bahkan, katanya, banyak pula yang mengembalikan uang rapel begitu tahu bahwa PP 37/2006 ditarik untuk direvisi.
“Jadi memang sudah selayaknya anggota DPRD membuktikan bahwa mereka betul-betul menjadi wakil rakyat yang memperjuangkan kepentingan rakyat. Jauh dari segala hal yang disalahpahami rakyat,” ucapnya.

Karenanya ia berharap anggota DPRD yang telah menerima uang rapel yang sebenarnya masih disangsikan keabsahannya itu untuk berpikir positif. Ia juga meminta anggota DPR maupun DPRD betul-betul menjalankan peran sebagai lembaga terhormat.

“Dan sangat baik jika pemerintah segera mengeluarkan hasil revisi PP 37 untuk menyelesaikan polemik. Selain menyelamatkan uang rakyat, juga menyelematkan anggota DPRD,” imbuhnya.
Mantan Prsiden Partai Keadilan Sejahtera ini mengatakan, ke depan masalah ini menjadi koreksi agar jangan lagi terulang kasus-kasus semacam ini karena akan menyusahkan pemerintah selaku pembuat PP maupun anggota DPRD yang melaksanakannya.

“Pengalaman PP 37 tidak boleh terulang. Jangan sampai anggota DPRD yang telah menerima uang rapelan kemudian terkena masalah seperti pada implementasi PP 110/2001 yang berujung pada banyaknya anggota DPRD yang terkena kasus pidana korupsi,” tambahnya.

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s