Putusan Mahkamah konstitusi bersifat Negatif legislature menjadi Positif Legislature

Sebagai hukum yang berlaku ius constitutum sejak awal MK didesain untuk mengawal konstitusi dalam arti menjaga agar UU konsisten, sejalan dan tidak bertentangan dengan UUD. Dalam hal ini, ada semacam sekat konstitusionalisme yang membaasi secara tegas tugas MK sebagai peradilan konstitusi untuk tidak mencampuri ranah kekuasan legislatif. Karena itu sebagai lembaga yudikatif MK pada prinsipnya hanya boleh menyatakan bahwa pasal/ayat/bagian atau seluruh UU bertentangan atau tidak bertentangan dengan konstitusi.

Dalam tugas dan kewenangan demikian, seharunya MK tidak boleh membatalkan UU atau isi UU yang oleh UUD dinyatakan terbuka (diserahkan pengaturan kepada legislative), dan tidak boleh pula membuat putusan yang ultra petita, apalagi ulta petita yang bersifat positif legislature, Sebelum menjadi hakim Konstitusi, Moh. Mahfud MD., berpendapat MK dalam melaksanakan kewenangannya, terutama dalam melakukan pengujian atau judicial review undang-undang terhadap UUD, MK hanya boleh menafsirkan isi UUD sesuai dengan original intent yang dibuat melalui perdebatan oleh lembaga yang berwenang menetapkannya.

MK hanya boleh menyatakan sebuah undang-undang bertentangan atau tidak dengan UUD dan tidak boleh memasuki ranah legislatif (ikut mengatur) dengan cara apapun. Pada umumnya pembatasan tugas yang demikian dikaitkan dengan pengertian bahwa DPR dan pemerintah adalah positive legislator (pembuat norma) sedangkan MK adalah negative legislator (penghapus atau pembatal norma). Ini penting ditekankan karena secara historis dan filosofis UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tidak membolehkan MK mengintervensi legislatif dengan ikut menjadi positive legislator (memberlakukan norma). Yang boleh dilakukan oleh MK hanyalah menjadi negative legislator (membatalkan norma) atau membiarkan norma yang diberlakukan oleh lembaga legislatif tetap berlaku dengan menggunakan original intent UUD sebagai tolok ukurnya. Dalam Jurnal tersebut Moh.Mahfud MD menjabarkan 10 (sepuluh) rambu pembatas yang tidak boleh dilakukan oleh hakim MK atau MK dalam menjalankan kewenangannya, terutama dalam pengujian undang-undang, salah satu putusannya ialah dalam melakukan pengujian, MK tidak boleh membuat putusan yang bersifat mengatur (Mahfud MD, 2009).

Dalam perkembangan, harus diakui rambu-rambu pembatas itu tidak seluruhnya bisa dilakukan dan dipertahankan. perkembangan dan tututuan hukum yang ada pada akhirnya menggugurkan beberapa rambu pembatas itu, termasuk kebolehan membuat putusan yang bersifat membuat norma baru atau mengatur (Martitah, 2013)

Baca selanjutnya di dokument lengkap: download 

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s